Jakarta, Andalasnews.com – Warga Ibu Kota diperkirakan akan menghadapi tantangan besar dalam hal mobilitas pada Rabu (17/9/2025). Pasalnya, ribuan pengemudi ojek online (ojol) di bawah naungan Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia berencana melakukan aksi besar-besaran dengan cara mematikan aplikasi transportasi daring selama unjuk rasa berlangsung.
Aksi ini dipusatkan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Negara, hingga Gedung DPR RI. Kondisi tersebut diprediksi akan membuat layanan transportasi online lumpuh, sehingga masyarakat diminta untuk menyiapkan moda transportasi alternatif.
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menegaskan bahwa pemadaman aplikasi ini merupakan bentuk solidaritas dan tekanan moral kepada pemerintah.
“Himbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu, 17 September 2025. Sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk dukungan dan solidaritas pergerakan aksi demonstrasi ojek online,” ujar Igun dalam keterangan resminya, Selasa (16/9).
Aksi Bersama Mahasiswa dan Aliansi
Tidak hanya pengemudi ojol, aksi ini juga akan melibatkan kalangan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) serta berbagai aliansi mahasiswa lainnya. Massa gabungan ini akan bergerak dari Kemenhub menuju Istana Negara, sebelum akhirnya memusatkan aksi di Gedung DPR RI.
Menurut Igun, kehadiran mahasiswa dalam gerakan ini menegaskan bahwa isu transportasi online bukan hanya persoalan pengemudi, tetapi juga menyangkut kepentingan publik secara luas.
Desakan Copot Menteri Perhubungan
Salah satu tuntutan paling keras yang akan disuarakan dalam aksi ini adalah desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi. Aksi ini bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional, sehingga dipandang sebagai momentum strategis untuk menyoroti kepemimpinan sektor transportasi.
Igun menilai sejak Dudy dilantik, Kemenhub justru mengalami kemunduran karena kebijakan transportasi lebih berpihak pada kepentingan perusahaan aplikasi dibandingkan pada pengemudi.
“Silakan masyarakat menilai apa prestasi konkret Menteri Perhubungan terhadap bangsa, rakyat, maupun ekosistem transportasi online. Menteri lebih bertindak sebagai pengusaha daripada menteri, bahkan cenderung menjadi juru bicara perusahaan aplikasi,” tegas Igun.
Ia juga menuding adanya praktik “vendor driven policy”, yakni kebijakan kementerian yang didikte oleh aplikator, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi para driver.
Daftar Tuntutan Aksi
Dalam unjuk rasa ini, para pengemudi ojol R2, driver online R4, serta kurir online mengajukan tujuh tuntutan utama, yaitu:
1. RUU Transportasi Online dimasukkan ke dalam Prolegnas 2025–2026.
2. Potongan aplikator 10% harga mati.
3. Regulasi tarif pengantaran barang dan makanan.
4. Audit investigatif terhadap potongan 5% yang telah diambil aplikator.
5. Penghapusan sistem Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar.
6. Pencopotan Menteri Perhubungan.
7. Pengusutan tuntas tragedi 28 Agustus 2025 oleh Kapolri.
Potensi Dampak ke Masyarakat
Dengan adanya pemadaman aplikasi secara serentak, masyarakat Jakarta diimbau untuk menyiapkan opsi transportasi lain, seperti angkutan umum konvensional, taksi resmi, maupun kendaraan pribadi. Apabila aksi berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin terjadi lonjakan penumpang di sejumlah moda transportasi alternatif, termasuk MRT, TransJakarta, dan KRL.
Aksi unjuk rasa ini diperkirakan akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah pergerakan ojol di Indonesia, mengingat dukungan luas dari mahasiswa dan komunitas masyarakat sipil. Situasi besok dipantau ketat oleh aparat kepolisian untuk mengantisipasi potensi gangguan lalu lintas maupun keamanan di titik-titik aksi.
(Jhon)
