Andalasnews.com, Batang Anai, Padang Pariaman – Ironi tajam kembali menghantam dunia pendidikan Indonesia. Di tengah gencarnya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggembar-gemborkan program pendidikan gratis dan merata untuk semua kalangan, sebuah peristiwa memilukan justru terjadi di SMP Negeri 1 Batang Anai. Seorang anak dari keluarga tidak mampu dilaporkan ditolak masuk sekolah hanya karena tak sanggup membayar biaya seragam sebesar Rp900.000.
Kejadian ini mencuat ke publik setelah orang tua murid tersebut dengan penuh harap memohon agar diperbolehkan mencicil biaya seragam. Dengan kemampuan terbatas, mereka hanya bisa membayar Rp300.000 di awal, namun harapan itu kandas. Pihak sekolah, menurut informasi yang diterima dari warga setempat, dengan dingin menolak permohonan tersebut tanpa kompromi sedikit pun. Sang anak pun pulang dengan air mata berlinang, patah hati, dan kehilangan semangat di hari pertama tahun ajaran baru.
“Anak itu menangis di depan sekolah. Bukan karena malas belajar, tapi karena tak bisa beli seragam mahal,” ujar seorang saksi yang tak ingin disebutkan namanya.
Bupati Diminta Bertindak: Kepala Sekolah Dinilai Abaikan Amanat Konstitusi
Peristiwa ini menyulut kemarahan publik. Masyarakat, tokoh adat, dan aktivis pendidikan di Batang Anai mengecam keras tindakan pihak sekolah yang dinilai arogan dan mencederai semangat pendidikan untuk semua. Bupati Padang Pariaman, Jhon Kennedy Aziz, didesak untuk turun tangan langsung dan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang dianggap telah menodai amanat UUD 1945 tentang hak pendidikan anak bangsa.
“Jika benar sekolah negeri menolak siswa hanya karena tak mampu bayar seragam, itu pengkhianatan terhadap konstitusi. Bupati tak boleh diam,” kata seorang tokoh Nagari Batang Anai.
Sekolah Negeri Bukan Tempat Jual-Beli, Tapi Pembentuk Masa Depan Bangsa
Banyak pihak menilai kejadian ini mencerminkan betapa sekolah negeri, yang seharusnya menjadi garda terdepan pemerataan pendidikan, justru berubah menjadi lembaga komersial yang lebih mementingkan uang seragam daripada semangat belajar. Masyarakat mempertanyakan, sejak kapan pakaian sekolah menjadi syarat mutlak untuk menuntut ilmu?
“Kami malu. Pendidikan negeri seharusnya berpihak pada yang lemah, bukan mengusir mereka yang tak mampu,” ucap seorang warga.
Dinas Pendidikan Harus Bertindak: Audit dan Evaluasi Menyeluruh Diperlukan
Desakan pun mengalir ke Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman. Mereka diminta segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus ini. Jika terbukti benar, sanksi tegas wajib dijatuhkan—bahkan bila perlu mencopot kepala sekolah dan membatalkan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang berlaku.
“Anak Nagari berhak sekolah, meski tak punya uang untuk seragam mahal. Cita-cita tidak bisa dibeli, dan pendidikan bukan fasilitas eksklusif bagi orang berada,” tegas seorang aktivis pendidikan setempat.
Kisah ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan nasional. Sebab, ketika anak-anak miskin harus mengemis hak mereka untuk belajar, maka yang rusak bukan hanya satu sekolah—tetapi seluruh nilai keadilan sosial dalam sistem pendidikan kita.
Kami membuka ruang hak jawab dari pihak SMP Negeri 1 Batang Anai dan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman untuk menanggapi temuan ini. Sebab dalam demokrasi, suara semua pihak harus diwadahi, namun suara rakyat kecil tak boleh diredam.
Editor: JFR
#PendidikanUntukSemua #AnakNagariBerhakSekolah #StopKomersialisasiSekolah
Sumber: Anak Nagari, Warga Batang Anai, dan Tim Liputan Khusus
