Jember, 2-08-2025 Andalasnews Bupati Jember Muhammad Fawait resmi memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pembelajaran daring bagi sekolah-sekolah sebagai respons atas krisis BBM yang melanda wilayahnya. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran yang diteken pada 28 Juli 2025, menyusul penutupan total Jalur Gumitir sejak 24 Juli lalu yang menghambat distribusi BBM ke Jember. “Kami juga telah memutuskan akan mengeluarkan SE untuk pegawai-pegawai pemkab yang tidak langsung pelayanannya menyentuh kepada pelayanan masyarakat,” kata Fawait dalam konferensi pers di Kantor DPRD Jember.
Pelaksanaan WFH berlaku sejak 29 Juli 2025 dan ditujukan bagi OPD yang tidak berkaitan langsung dengan layanan publik. Sementara untuk OPD yang bersifat esensial seperti Dinas Kesehatan, tiga RSUD, Puskesmas, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan BPBD, ASN tetap bekerja dengan sistem bergilir antara WFH, WFO, dan WFA. Pemerintah daerah juga mewajibkan pemanfaatan sistem elektronik, pengaturan jam kerja fleksibel, serta memastikan kanal pengaduan publik seperti Wadul Guse tetap berjalan. “Sehingga dengan WFA dan WFH harapan kami nanti sampai kondisi normal ini bisa sedikit meringankan beban dari masyarakat di Kabupaten Jember,” ujar Fawait.
Plt Kepala BKPSDM Jember Rachman Hidayat memastikan bahwa surat edaran tersebut telah dilaksanakan secara menyeluruh oleh ASN dan OPD. Dalam audiensi dengan bupati dan PT Pertamina di Pendapa Wahyawibawagraha, ia menegaskan, “ASN dan OPD telah mulai melaksanakan kebijakan WFA.” Adapun krisis BBM terjadi akibat pengalihan jalur distribusi dari Depo Banyuwangi ke Surabaya dan Malang, menyusul penutupan jalur nasional Gumitir yang akan berlangsung hingga 24 September 2025.
Andalasnews
Editor: J
