Foto: Muhrim rajasa, Sp.di, (istimewa/dok.google)
NTB, ANDALAS NEWS — Rasa kecewa warga terhadap pelayanan dan kondisi Puskesmas Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, akhirnya memuncak. Sejumlah elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bersatu membentuk Koalisi Gerakan Rakyat Suka Batur (Sukaraja–Batu Nampar) untuk menggelar aksi damai besar-besaran di depan PKM Sukaraja pada Rabu, 29 Oktober 2025 mendatang.
Aksi ini menjadi seruan moral rakyat akar rumput terhadap lemahnya perhatian Pemerintah Daerah Lombok Timur terhadap fasilitas kesehatan masyarakat di kawasan timur pulau Lombok yang selama ini disebut “terlupakan”.
“Kami tidak menuntut muluk-muluk. Kami hanya ingin pelayanan kesehatan yang layak, ramah, dan manusiawi bagi rakyat kecil,” ujar Muhrim Rajasa, Wakil Ketua DPD II KNPI Lombok Timur yang juga Ketua Gerakan Sarjana Membangun Desa (GSMD), selaku penggagas aksi koalisi.
Kondisi bangunan PKM Sukaraja disebut sudah lama memprihatinkan. Gedung tua yang nyaris tak terawat, kamar rawat inap rusak, toilet (jeding) yang kotor, serta lingkungan yang amburadul menjadi keluhan utama warga. Ironisnya, masyarakat bahkan telah menjuluki fasilitas tersebut sebagai “PKM Parasetamol”, karena terbatasnya obat dan alat kesehatan (alkes) yang tersedia.
Koalisi ini menilai, pemerintah daerah tampak abai terhadap kondisi pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Jerowaru. Karena itu, aksi yang akan digelar secara terbuka ini akan menyampaikan langsung berbagai aspirasi dan tuntutan kepada Bupati, Wakil Bupati, DPRD, dan Dinas Kesehatan Lombok Timur.
Tuntutan Utama Koalisi Gerakan Rakyat Suka Batur:
Mendesak Pemda Lotim melalui Bupati dan DPRD untuk segera melakukan perawatan total gedung rawat inap PKM Sukaraja yang selama ini terabaikan.
Meminta pengadaan alat kesehatan (alkes) yang memadai agar masyarakat mendapat pelayanan maksimal.
Menuntut perbaikan sanitasi dan lingkungan PKM demi kenyamanan pasien dan tenaga medis.
Menegaskan agar pelayanan kesehatan diberikan tanpa diskriminasi, baik untuk jalur umum maupun BPJS
“Kesehatan adalah hak rakyat dan prioritas negara. Pemerintah tidak boleh tutup mata terhadap penderitaan masyarakat yang datang berobat namun pulang tanpa kepastian layanan,” tegas Muhrim Rajasa.
Selain GSMD, sejumlah organisasi telah menyatakan siap bergabung dalam koalisi, di antaranya; KNPI Lombok Timur, PPDI Kecamatan Jerowaru, yang diketuai oleh Sya’banul Amin, GMPRI DPC Lombok Timur, di bawah pimpinan Bung Rahmanes, Serta berbagai LSM, mahasiswa, dan tokoh masyarakat lainnya yang kini mulai menyatukan langkah.
“Aksi ini bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk membangun kesadaran kolektif. Kita akan berkumpul di depan PKM Sukaraja agar rakyat bisa menyampaikan langsung pengalaman dan keluhan mereka. Kami berharap DPRD bidang kesehatan, Kepala Dikes, Camat Jerowaru, dan Kepala Puskesmas Sukaraja hadir mendengarkan,” ujar Bung Rahmanes, Pimpinan DPC GMPRI Lombok Timur.
Koalisi menegaskan bahwa aksi ini akan dilakukan secara damai, tertib, dan beretika. Namun, mereka berkomitmen untuk terus menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan hak-hak dasar rakyat agar mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Kami mengajak semua pihak yang peduli untuk bergabung. Ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi tentang masa depan pelayanan kesehatan rakyat,” pungkas Muhrim Rajasa.(Red)
Editor : Mariyati/Yon
