Padang Pariaman – Andalasnews.com, Aliansi Masyarakat Padang Pariaman resmi menggugat proses pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anai, yang dinilai tidak transparan dan sarat unsur balas budi politik.
Dalam pernyataannya, aliansi menilai proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi (Timsel) penuh kejanggalan dan tidak mencerminkan asas profesionalitas serta keterbukaan publik sebagaimana diatur dalam aturan pengisian jabatan direksi BUMD.
“Kami menduga kuat adanya rekayasa dan permainan dalam proses seleksi ini. Penetapan Direktur PDAM Tirta Anai seolah sudah diarahkan untuk pihak tertentu,” tegas Akmal Usman, salah satu perwakilan Aliansi Masyarakat Padang Pariaman Menggugat.
Lebih lanjut, aliansi menyatakan akan melayangkan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk mendesak dewan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut dugaan penyimpangan tersebut.
Aliansi juga meminta DPRD membentuk dua pansus strategis, yaitu:
1. Pansus Tarok, untuk menelusuri dugaan penyimpangan pada proyek dan tata kelola kawasan Tarok.
2. Pansus Perekrutan Direksi PDAM, untuk mengungkap dugaan pelanggaran prosedural dan konflik kepentingan dalam seleksi pimpinan PDAM Tirta Anai.
Menurut Harmen, perwakilan lainnya dari Aliansi Padang Pariaman, bila terbukti ada pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses rekrutmen tersebut, maka Timsel harus bertanggung jawab penuh secara moral dan hukum.
“Apabila terbukti, maka semua kerugian yang ditimbulkan akibat keputusan yang tidak sah ini harus dikembalikan kepada daerah. Kami menuntut agar proses seleksi direksi PDAM Tirta Anai diulang dari awal dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel,” ujar Harmen menegaskan.
Aliansi juga mengingatkan agar seluruh proses seleksi jabatan publik di daerah tidak dijadikan ajang politik balas jasa, karena hal tersebut dapat merugikan masyarakat sebagai pelanggan dan merusak tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dengan semakin kuatnya desakan publik ini, kini sorotan tertuju pada DPRD Padang Pariaman dan Pemerintah Daerah, apakah akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat atau justru membiarkan polemik ini terus berlarut tanpa penyelesaian.
Narasumber: Harmen / Akmal Usman
Editor: Is
