Andalasnews.com, Saya pernah berdebat cukup sengit dengan seorang politisi muda di sebuah warung kaki Gunung Salak, Kabupaten Bogor. Ia meyakinkan saya bahwa dalam menghadapi Pemilu 2024, dirinya akan konsisten memilih partai yang “ideologis”. Saya tersenyum getir. Bagaimana mungkin ia masih yakin dengan jargon ideologi, sementara partai yang dimaksud sama sekali tidak mencerminkan ketaatan ideologis yang substantif?
“Ideologi apa? Ideologi sudah selesai di negeri ini!” demikian saya menyanggah.
Sejak bangsa ini menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, perdebatan soal ideologi mestinya selesai. Pancasila adalah saripati dari kearifan lokal, nilai luhur, dan budaya bangsa. Sesuatu yang sudah menjadi saripati, mustahil lagi diperas menjadi “saripati baru” seperti upaya sebagian pihak yang sarat motif politik untuk mengaburkan esensi Pancasila.
Meski ada yang masih beranggapan Pancasila bukan ideologi, bagi saya pandangan itu keliru. Ideologi dalam praktik bernegara adalah seperangkat nilai yang membentuk cara pikir, menentukan cara tindak, dan menjadi pedoman kehidupan berbangsa. Dan itulah Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Apa Lagi Setelah Pancasila?
Pertanyaan saya sederhana: ideologi apa lagi yang tuan-tuan partai cari?
Tidakkah cukup bagi kita untuk dipandu oleh nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permusyawaratan, dan Keadilan? Mengapa masih seolah-olah bangsa ini belum selesai menemukan ideologinya? Saya justru khawatir, pencarian itu membuka jalan masuknya nilai asing yang bertentangan dengan karakter bangsa, seperti sekularisme antiagama atau ideologi lain yang tidak berpijak pada ke-Indonesiaan.
Lebih jauh, saya curiga: jangan-jangan orang-orang yang masih mempertanyakan ideologi sesungguhnya tidak memahami apa yang dibicarakan—atau bahkan musuh tersembunyi Pancasila. Buktinya, masih ada kelompok yang berusaha memeras Pancasila menjadi “trisila” atau “ekasila”. Upaya semacam itu jelas menggerus substansi penting sila Ketuhanan.
Dalam konteks Republik Indonesia, Pancasila adalah final. Seluruh sendi kehidupan berbangsa wajib bertumpu pada lima silanya. Memilih-milih sila sesuai selera adalah pengkhianatan. Apalagi bila ada partai politik yang mengabaikan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar gerak organisasinya—itu pantas dicurigai sebagai “musuh terselubung” Pancasila.
Krisis Sesungguhnya: Integritas
Jika ideologi sudah selesai, lalu apa selanjutnya? Jawaban saya: integritas.
Bangsa ini tidak sedang menghadapi krisis ideologi, melainkan krisis integritas. Kita butuh konsistensi dalam mengamalkan nilai Pancasila: dalam ucapan, tindakan, dan kebijakan.
Perdebatan tentang partai “nasionalis”, “religius”, atau “sosialis” hanyalah warisan diskursus lama yang tak kunjung selesai. Seharusnya fokus kita bukan lagi mencari label ideologi, melainkan memastikan ketaatan terhadap cita-cita proklamasi, konstitusi, kedaulatan rakyat, dan regulasi. Semua itu berakar pada integritas.
Sudah saatnya kita berani “mengusir hantu ideologi” dari panggung politik. Karena pada akhirnya, partai politik hanya bicara tentang memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Label ideologis apa pun tidak akan mengubah watak dasarnya. Yang harus kita tuntut dari mereka adalah integritas, bukan ideologi.
Sejarah membuktikan, ideologi partai hanyalah tempelan. Yang benar-benar bisa mengontrol perilaku politisi hanyalah nilai Pancasila yang terinternalisasi dan sistem hukum yang menegakkan aturan. Itulah satu-satunya jalan menjaga arah bangsa.
Kasus partai “berlambang kakbah” bisa jadi cermin. Label ideologis dan simbol sakral apa pun tidak menjamin perilaku politik yang konsisten dalam jangka panjang. Tanpa integritas, semua akan runtuh.
Karena itu, setelah Pancasila, pekerjaan besar kita sebagai bangsa adalah memastikan integritas: memegang teguh nilai, menjalankan amanah rakyat, dan menegakkan hukum.
Bukan lagi ideologi, tapi integritas.
Opini:
Zulnaidi, SH Bagindo Sailan
Advokat & Kabiro Hukum Andalasnews.com
