Palangka Raya — Andalasnews.com, Fenomena kontras antara kekayaan pejabat dan kemiskinan masyarakat kembali mencuat di Kalimantan Tengah. Kabupaten Gunung Mas kini menjadi sorotan publik setelah masuk dalam daftar wilayah termiskin di provinsi tersebut, meskipun dipimpin oleh salah satu bupati terkaya di Kalteng, Jaya Samaya Monong.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jaya Samaya Monong tercatat memiliki kekayaan pribadi mencapai Rp16,3 miliar. Angka fantastis ini menempatkannya di jajaran kepala daerah dengan kekayaan tertinggi di Kalimantan Tengah. Namun ironisnya, kabupaten yang ia pimpin masih berjuang melawan kemiskinan yang mencengkeram sebagian besar warganya.
Kabupaten Gunung Mas yang memiliki luas sekitar 10.804 kilometer persegi tercatat sebagai salah satu dari tujuh kabupaten termiskin di Kalimantan Tengah. Kondisi ini menimbulkan gelombang kritik dari masyarakat, pengamat ekonomi, dan kalangan aktivis yang menyoroti ketimpangan kesejahteraan antara pemimpin dan rakyat.
Menurut pengamat kebijakan publik di Palangka Raya, Dr. Andri S. Nata, fenomena ini adalah cermin dari tidak sinkronnya pembangunan daerah dengan pengelolaan kekayaan alam yang melimpah.
“Gunung Mas kaya sumber daya, terutama di sektor pertambangan dan kehutanan. Tapi sayangnya, hasilnya tidak banyak dirasakan oleh masyarakat lokal. Ketimpangan ini menunjukkan masih lemahnya kebijakan redistribusi ekonomi dan pembangunan berbasis rakyat,” jelasnya.
Sejumlah faktor disebut menjadi penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan di Gunung Mas, antara lain rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta minimnya inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan sektor industri rakyat. Banyak warga di wilayah pedalaman masih bergantung pada pekerjaan informal, seperti buruh harian, penambang tradisional, hingga petani kecil yang sulit mengakses modal dan pasar.
Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di wilayah Gunung Mas masih di atas rata-rata provinsi. Angka tersebut bahkan cenderung stagnan dalam tiga tahun terakhir, menandakan perlunya intervensi kebijakan yang lebih tajam dan efektif.
Aktivis sosial Kalimantan Tengah, Julianto Damanik, menilai bahwa kepemimpinan daerah seharusnya lebih berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil daripada sekadar membangun proyek-proyek fisik.
“Kita tidak menolak pembangunan infrastruktur, tapi yang dibutuhkan rakyat adalah kesejahteraan nyata: lapangan kerja, harga hasil tani yang stabil, dan akses pendidikan. Apa gunanya bupati kaya raya kalau rakyatnya tetap susah makan?” tegas Julianto.
Ironi ini mencerminkan paradoks dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, di mana kemakmuran pejabat sering kali tidak sejalan dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Publik kini menantikan langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk membuktikan bahwa kekayaan dan kekuasaan dapat benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya segelintir pihak.
Dengan berbagai sorotan tajam ini, masyarakat berharap Bupati Jaya Samaya Monong dapat menjadikan momentum kritik publik ini sebagai bahan refleksi untuk memperkuat kebijakan pemerataan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan sosial yang kian melebar.
Jurnalis: irawatie
