PADANG PARIAMAN – Andalasnews.com, Polemik mencuat di Kabupaten Padang Pariaman setelah Pemerintah Daerah membatalkan secara sepihak agenda Pekan Budaya yang awalnya akan digelar sebagai bagian dari program pelestarian kebudayaan daerah. Pembatalan ini memicu kemarahan masyarakat adat Nagari Katapiang, terutama para niniak mamak yang merasa dilecehkan dan difitnah.
Kecewa dan merasa dijatuhkan martabatnya, tokoh masyarakat dan niniak mamak Katapiang akhirnya memutuskan tetap melanjutkan acara tersebut dengan nama baru: Alek Nagari Katapiang. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu tokoh adat dan pemuka masyarakat, Emil Syah Rajo Panyinggahan, kepada Andalasnews.com, Senin (7/7/2025).
“Awalnya acara ini adalah gagasan resmi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bukan permintaan kami. Tapi saat terjadi pembatalan, kami justru difitnah seolah-olah mengklaim bahwa acara ini adalah acara Nagari Katapiang. Ini sungguh penghinaan dan fitnah keji terhadap kami,” tegas Emil Syah.
Menurutnya, tudingan bahwa kegiatan tersebut bukan bagian dari program kabupaten, melainkan semata-mata hajatan nagari, sangat melukai perasaan masyarakat adat. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk pengalihan isu atas keputusan sepihak pemerintah yang membatalkan acara tanpa dialog dengan masyarakat.
“Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa kami dipermalukan. Kami dituduh seenaknya, padahal kami hanya ingin mendukung pelestarian budaya. Apa salah kami? Jika ingin dibatalkan, silakan, tapi jangan fitnah kami.”
Emil Syah menegaskan bahwa masyarakat Katapiang memiliki kemampuan, baik secara moral maupun finansial, untuk menyelenggarakan acara tersebut secara mandiri tanpa bantuan pemerintah daerah. Ia menyatakan acara akan tetap digelar dengan nama baru Alek Nagari Katapiang, sebagai bentuk penegasan jati diri dan keberdayaan masyarakat.
“Kami punya uang, kami punya semangat, dan kami punya martabat. Jangan remehkan kami. Kami akan lanjutkan acara ini dengan nama kami sendiri. Ini bukan tentang ego, ini tentang harga diri.”
Tak berhenti di situ, masyarakat Katapiang juga berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran ke kantor Bupati Padang Pariaman guna menuntut klarifikasi resmi dari Bupati John Kenedy Azis atas ucapan dan kebijakan yang dianggap mencemarkan nama baik Nagari Katapiang.
“Kami akan ke kantor bupati. Kami ingin ucapan itu diralat. Kami orang adat, kami tidak terima kalau difitnah. Kami menuntut keadilan. Jika ini dibiarkan, maka harga diri kami diinjak-injak. Kami ingin ini diluruskan agar anak cucu kami tidak malu,” lanjut Emil Syah rajo panyinggahan dengan nada tegas.
Hingga berita ini diterbitkan oleh Andalasnews.com, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maupun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait alasan pembatalan acara dan tanggapan terhadap protes masyarakat adat Katapiang.
Polemik ini menjadi sorotan publik karena menyangkut hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan marwah budaya Minangkabau. Banyak kalangan berharap agar segera ada penyelesaian damai melalui dialog terbuka agar situasi tidak semakin memanas dan merusak hubungan sosial yang telah terjalin selama ini.
Penulis : JONFRIZAL TANJUNG S.H
