Jakarta, Andalasnews.com – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia sekaligus aktivis HAM, Usman Hamid, secara tegas menantang Istana dan Mabes TNI untuk membuktikan tuduhan bahwa gerakan mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap dibiayai oleh koruptor. Pernyataan ini disampaikan Usman menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut bahwa aksi-aksi demonstrasi yang mengkritik kebijakan pemerintah dengan slogan Indonesia Gelap bukan murni gerakan mahasiswa, melainkan mendapat kucuran dana dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi.
Gerakan Indonesia Gelap sendiri merupakan istilah dan bentuk kritik sosial yang muncul sejak awal 2025, diinisiasi oleh mahasiswa, aktivis, dan elemen masyarakat sipil. Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap situasi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang dinilai semakin suram.
Usman: Tuduhan Presiden Tidak Berdasar
Usman menilai pernyataan Presiden tersebut tidak memiliki dasar bukti yang kuat dan cenderung mendiskreditkan gerakan mahasiswa. “Saya kira tuduhan itu tuduhan serius yang harus kita bantah. Saya sendiri menantang Mabes TNI dan Istana membuktikan apa benar Indonesia Gelap itu didanai oleh koruptor,” tegas Usman dalam pernyataannya di Kampus UI Salemba, Jakarta, Senin (21/7).
Menurutnya, tudingan ini bermula dari keterangan tersangka kasus perintangan penyidikan di Kejaksaan Agung, Marcella Santoso. Marcella disebut pernah menyatakan adanya aliran dana kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam aksi Indonesia Gelap. Namun, Usman menilai keterangan tersebut kabur dan disimpulkan secara terburu-buru.
“Kejaksaan Agung dan Mabes TNI seperti menarik kesimpulan sepihak, seolah-olah gerakan Indonesia Gelap tidak murni. Padahal keterangan Marcella itu sendiri tidak jelas,” tambahnya.
Gerakan Mahasiswa Bukan Bayaran
Usman juga menekankan bahwa pernyataan Presiden tersebut justru merendahkan idealisme mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang selama ini konsisten mengkritisi kebijakan pemerintah.
“Ini pernyataan yang merendahkan gerakan mahasiswa dan gerakan sipil di Indonesia. Mereka yang turun dalam aksi Indonesia Gelap, Reformasi Dikorupsi, Indonesia Darurat, atau Peringatan Darurat adalah aktivis yang bekerja dengan kesadaran dan idealisme, bukan bayaran,” tegasnya.
Pernyataan Marcella Santoso
Sebelumnya, tersangka Marcella Santoso diketahui mengaku pernah membuat sejumlah konten yang menyudutkan pejabat Kejaksaan Agung dan pemerintahan Presiden Prabowo. Ia juga mengklaim menjadi aktor di balik narasi isu RUU TNI serta aksi Indonesia Gelap di media sosial yang sempat viral.
Namun, Usman menilai pernyataan Marcella tidak dapat dijadikan landasan untuk menstigma gerakan mahasiswa. “Kalau memang ada bukti yang kuat, silakan tunjuk hidung. Jangan membuat tuduhan tanpa dasar yang malah menyesatkan publik,” ujarnya.
Istana Didesak Buka Data
Dengan nada tegas, Usman kembali mendesak Istana untuk membuka bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan, jika tidak ada bukti yang jelas, maka pernyataan Presiden hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Jangan sampai ini menjadi bentuk kriminalisasi dan pembungkaman terhadap kritik. Negara seharusnya melindungi hak berekspresi, bukan malah mencurigai dan merendahkan gerakan sipil,” tutup Usman.
(J.F.T)
