Palangka Raya, Andalasnews.com– Gelombang kekecewaan masyarakat penambang emas di Kalimantan Tengah (Kalteng) semakin membara. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah provinsi dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil, bahkan dianggap mengekang mata pencaharian ribuan warga yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil tambang emas rakyat.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang justru memberi ruang legalisasi bagi masyarakat untuk bekerja di sektor pertambangan emas.
“Pak Presiden saja kasih izin rakyat untuk bekerja menambang, kok di Kalteng malah pejabat publik justru mempersulit. Ini jelas-jelas kontradiktif,” tegas ES, salah satu tokoh masyarakat yang dimintai keterangan wartawan, Jumat (22/8/2025).
“Kami Bukan Rampok, Kami Cari Makan”
Jeritan rakyat pekerja tambang kian lantang. Mereka menilai aturan baru tersebut membuat hasil kerja keras mereka tak bisa lagi dipasarkan. Kondisi ini memicu kemarahan sekaligus keputusasaan, karena tambang emas merupakan satu-satunya sumber nafkah mayoritas keluarga di pedalaman Kalteng.
Rudi, salah seorang penambang emas, dengan nada tinggi mengungkapkan kekesalannya.
“Kami ini rakyat kecil, bekerja siang malam mengais emas hanya untuk makan anak istri. Kenapa kami harus diperlakukan seperti maling? Kami bukan rampok, kami bukan pencuri, kami hanya ingin bekerja halal. Kalau kami dilarang menjual hasil kerja kami, sama saja membunuh kami pelan-pelan,” ujarnya dengan penuh emosi.
Rudi menambahkan, masyarakat sudah cukup sabar menunggu penjelasan dari pemerintah daerah. Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Kalteng.
“Percuma kami kerja kalau hasilnya tidak bisa dijual. Kalau terus ditekan begini, jangan salahkan kami kalau akhirnya rakyat marah, bahkan memberontak. Kami bisa turunkan oknum-oknum pejabat yang sengaja menghalangi kami cari makan.”
Suara Tegas dari Demang dan Mantir Adat
Tak hanya warga penambang, suara keras juga datang dari para tokoh adat. Demang Sahrin salah satu desa tambang di Kalteng dengan lantang menyampaikan sikapnya.
“Kami masyarakat adat Dayak tidak bisa diperlakukan semena-mena. Tanah ini tanah leluhur kami, hutan ini hutan adat kami. Kalau pemerintah daerah tidak berpihak pada rakyat, jangan salahkan kami jika hukum adat yang akan bicara. Kami bisa menutup akses dan melarang pejabat masuk wilayah adat bila kebijakan ini terus dipaksakan,” tegas Sahrin Demang dengan nada mengancam.
Sementara itu, Mantir adat setempat menambahkan bahwa kebijakan Gubernur telah melukai harga diri masyarakat.
“Kami ini pemilik sah tanah dan hutan. Kalau rakyat dilarang mencari nafkah di tanah sendiri, itu sama saja merampas hidup kami. Hukum adat lebih tinggi dari aturan sepihak pejabat yang tidak mendengar suara rakyat. Jangan sampai kami mengambil sikap tegas yang bisa mengguncang ketenangan daerah ini,” ucap Mantir adat penuh amarah.
Kebijakan Gubernur Berseberangan dengan Presiden
Kemarahan warga semakin menjadi-jadi karena kebijakan Gubernur Kalteng dipandang menyalahi keputusan pemerintah pusat. Menurut mereka, Presiden Prabowo sudah membuka jalan agar rakyat penambang memiliki legalitas, sehingga kebijakan daerah seharusnya selaras, bukan malah menutup ruang hidup masyarakat.
“Kami tidak paham kenapa Pak Gubernur membuat aturan yang justru menyesakkan. Apa tujuan sebenarnya? Presiden sudah jelas memberi izin, tapi di Kalteng malah dipersulit. Ini menyakitkan kami sebagai rakyat,” tutur Rudi dengan wajah sedih.
Para penambang berharap Gubernur segera menarik kebijakan yang dianggap menjerat leher rakyat. Jika tidak, situasi diyakini akan semakin panas dan bisa memicu gejolak sosial di daerah.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kesabaran. Kalau rakyat sudah marah, jangan salahkan kami kalau Kalteng bergolak. Tarik kebijakan itu sebelum terlambat,” tegasnya.
Gubernur Bungkam, Warga Kian Frustrasi
Hingga berita ini diturunkan, upaya awak media untuk mendapatkan klarifikasi dari Gubernur Kalimantan Tengah belum membuahkan hasil. Beberapa kali permintaan wawancara dan diskusi diajukan, namun tidak ada respon sama sekali.
Sikap bungkam pejabat daerah inilah yang semakin memperkeruh suasana. Warga menilai pemerintah seolah menutup mata terhadap jeritan rakyat kecil yang hidupnya kian terjepit.
“Kami ini rakyat, bukan musuh negara. Kalau pemerintah pusat saja merangkul rakyatnya, kenapa pejabat daerah malah menendang kami keluar dari usaha kami sendiri?” tutup Rudi dengan nada getir.
Penulis: Irawatie
