Andalasnews.com Indonesia baru saja memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia sebuah usia yang mestinya membawa kebanggaan dan rasa syukur karena bangsa ini berdiri diatas semangat para pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan dari segala bentuk penindasan dari penjajahan.
Namun sayang ditengah semangat perayaan kemerdekaan rakyat kembali dihadapkan pada kebijakan yang justru seperti penjajahan gaya baru PP no 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalty hak cipta lagu ( atau musik)
Peraturan ini terdengar mulia seakan melindungi hak cipta para musisi dan pencipta lagu tapi jika diperhatikan dalam implementasinya justru menjadi beban bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM seperti sektor transportasi hotel dan pelaku wedding organizer.
Belum lagi dampak terhadap pariwisata seperti tempat hiburan yang memutar lagu atau musik mereka harus bayar royalti.
Bahkan pedagang kecil pun terdampak berpotensi terkena pungutan royalty apakah ini yang disebut kemerdekaan?
Belum lagi kebijakan Kemenkeu Sri Mulyani yang terkesan memeras rakyat Indonesia dengan berbagai aturan pajak yang aneh aneh
Presiden Prabowo Subianto yang kita harapkan melakukan perubahan kearah yang lebih baik cuman tinggal harapan kosong ditengah krisis global yang menguras energi kita semua.
Prabowo sebagai panglima tertinggi gagal mengendalikan bawahan nya yang selalu membuat kegaduhan di ruang publik.Para menteri selalu miskomunikasi tentunya ini memperburuk keadaan.
Penulis : JONFRIZAL TANJUNG S.H
